Begini Tata Tertib Munas IOF ke VI

0
29

Offroaders, Musyawarah Nasional alias MUNAS ke VI induk organisasi offroad di Indonesia, Indonesia Offroad Federation tinggal menghitung hari. Dihelat di Grand Whiz Hotel, Jakarta Selatan pada Sabtu – Minggu (24-25/11) mendatang, acara yang dihadiri oleh delegasi Pengurus Daerah IOF asal 32 Provinsi ini bakal menentukan orang-orang yang akan duduk di susunan kepengurusan IOF periode 2018 – 2022.

Nah, sebelum menghadiri MUNAS tersebut ada baiknya kita memahami Tata Tertib Musyawarah Nasional ke VI berikut ini:

TATA TERTIB

MUSYAWARAH NASIONAL KE-VI
INDONESIA OFF-ROAD FEDERATION

Pasal 1.
MUSYAWARAH NASIONAL

Musyawarah Nasional Indonesia Off-road Federation ini bernama MUNAS IOF KE-VI TAHUN 2018, selanjutnya disebut MUNAS.

Pasal 2.
TATACARA & WAKTU

MUNAS diadakan di Hotel Grand Whiz Point Square Jl. RA. Kartini No. 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada tanggal 24 – 25 Nopember 2018.

Pasal 3.
PENYELENGGARA & PELAKSANA MUNAS

MUNAS diselenggarakan oleh PENGURUS PUSAT IOF, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Penyelenggara MUNAS melalui Surat Keputusan no 237/SKEP/IOF-PUSAT/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Panitia Pemilihan Ketua Umum (PPKU), Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah Nasional (MUNAS), Perkumpulan Indonesia Off-Road Federation (IOF) TAHUN 2018.

 

Pasal 4.
PESERTA, WEWENANG DAN KEPUTUSAN MUNAS

  1. Peserta MUNAS adalah Pengurus Pusat, Dewan Pengawas Pusat, Pengurus Daerah dan Dewan Pengawas Daerah, lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. MUNAS akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
  • Penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat;
  • Penyusunan Garis-garis Besar Program Kerja Perkumpulan;
  • Bila dianggap perlu, menetapkan dan merubah Anggaran Dasar, Kode Etik dan tata cara penegakan Kode Etik;
  • Pemilihan dan penetapan serta pelantikan Ketua Umum Perkumpulan dan Dewan Pengawas Pusat;
  • Penetapan tempat penyelenggaraan MUNAS berikutnya;
  • Pengangkatan dan/atau menetapkan Anggota Kehormatan apabila dianggap perlu;
  • Peninjauan kembali atau pengukuhan atas keputusan Dewan Pengawas Pusat;
  • Pemecatan anggota Perkumpulan;
  • Memberikan tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan perkumpulan;
  • Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 5
PIMPINAN SIDANG DAN PERSIDANGAN

  1. MUNAS dipimpin oleh Presidium berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari para Ketua Pengurus Daerah, dan diantara mereka dipilih Ketua, Sekretaris dan 3 (tiga) orang Anggota.
  2. Masing-masing Pengurus Daerah dapat menunjukan seorang wakilnya dalam Presidium apabila Ketua Pengurus Daerah yang bersangkutan berhalangan.
  3. Presidium melantik Ketua Umum Terpilih dan Dewan Pengawas Pusat dalam MUNAS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
  4. Semua kewenangan Pengurus Pusat selama MUNAS dipegang oleh Presidium.
  5. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia dan tertulis.
  6. Pemungutan suara tentang hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan.

 

Pasal 6
PERSIDANGAN DAN PIMPINAN SIDANG MUNAS

Pembahasan dalam MUNAS adalah Anggaran Dasar Perkumpulan dengan perincian agenda pembicaraan adalah sebagai berikut :

  1. Persidangan terdiri dari :
  • Sidang Pleno
  • Sidang Komisi
  1. Sidang Komisi terdiri dari :
  • Sidang Komisi 1; membahas tatacara dan syarat menjadi anggota/Club, pembentukan Pengda, dan Pengcab, perangkat organisasi/Munas/Musda/Muscab dan etika organisasi dan bidang hukum
  • Sidang Komisi 2; Kegiatan ,Tanggap Darurat ,olahraga pembinaan dan pelatihan/ status penyelenggaraan
  • Sidang Komisi 3; Program kerja dan rekomendasi
  1. Sidang sidang pleno dipimpin oleh Presidium MUNAS
  2. Sidang sidang komisi, dipimpin Ketua sidang komisi dan dibantu oleh seorang Sekretaris, dipilih dari dan oleh para peserta sidang komisi
  3. Dalam sidang komisi, Ketua sidang komisi didampingi oleh seorang Ketua Bidang Pengurus Pusat, anggota panitia pengarah dan tim perumus.
  4. Pimpinan sidang berwenang
    • memimpin sidang-sidang
    • menjaga kelancaran dan ketertiban sidang

 

Pasal 7
KORUM DAN KEPUTUSAN

  1. MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Daerah dan Anggota Kehormatan.
  2. Apabila dalam pembukaan MUNAS kuorum tidak tercapai, maka MUNAS diundur sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian MUNAS di lanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan kuorum
  3. Keputusan MUNAS sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
  4. Apabila keputusan MUNAS tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih ½(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh Pengurus Daerah dan Anggota Kehormatan yang hadir dalam MUNAS;
  5. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
  6. Peserta MUNAS terdiri dari :
  • Anggota Pengurus Pusat, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;
  • Anggota Dewan Pengawas Pusat, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;
  • Pengurus Daerah, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota Pengurus Daerah yang memiliki Surat Keterangan Pengangkatan Pengurus Daerah yang masih berlaku dan ditunjuk berdasarkan Rapat Pengurus Daerah, yang dibuktikan dengan Keputusan Rapat Pengurus Daerah, dan mempunyai hak suara, dan dapat memberikan pendapat atau usulan.
  • Anggota Dewan Pengawas Daerah, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan; dan
  • Pengurus Cabang, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota Pengurus Cabang yang memiliki Surat Keterangan Pengangkatan Pengurus Cabang yang masih berlaku dan ditunjuk berdasarkan Rapat Pengurus Cabang, yang dibuktikan dengan Keputusan Rapat Pengurus Cabang, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan

 

Pasal 8

PANITIA PEMILIHAN KETUA UMUM

 

  1. RAKERNAS/PRAMUNAS menetapkan susunan PANITIA PEMILIHAN KETUA UMUM, yang masa kerjanya efektif dimulai sejak RAKERNAS/PRAMUNAS ditutup dan otomatis berakhir tugasnya setelah Ketua Umum terpilih disahkan dalam MUNAS.
  2. Panitia Pemilihan Ketua Umum menetapkan jadwal, persyaratan bakal calon Ketua Umum, penetapan Calon Ketua Umum, serta jadwal dan tata cara pemilihan, sepanjang tidak bertentangan dan di luar dari hal-hal yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Bakal Calon Ketua Umum harus diajukan oleh Pengda yang memiliki sekurang-kurangnya 10% dari seluruh jumlah Club yang terdaftar secara Nasional, pada saat terbentuknya Panitia Pemilihan Ketua Umum sesuai pengumuman yang disampaikan oleh Pengurus Pusat. Pengda dapat berkoalisi dengan Pengda lainnya untuk memenuhi syarat yang diatur dalam ayat ini.
  4. Setiap Pengda hanya berhak mengajukan 1 Bakal Calon.
  5. Bakal Calon yang telah diterima oleh Panitia Pemilihan kemudian diverifikasi dalam 2 minggu dan hasilnya disosialisasikan kepada seluruh pengurus dan anggota untuk ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum.
  6. Syarat Bakal Calon Ketua Umum yang dapat ditetapan menjadi Calon Ketua Umum adalah sebagai berikut:
  • WARGA NEGARA INDONESIA DAN BERDOMISILI DI WILAYAH NKRI.
  • SEHAT JASMANI DAN ROHANI.
  • MEMILIKI PERILAKU YANG BAIK DAN MENJUNJUNG TINGGI KEBERSAMAAN.
  • TIDAK SEDANG TERLIBAT DALAM MASALAH HUKUM.
  • BERPERAN AKTIF DI DUNIA OFFROAD.
  • RELA BERKORBAN DEMI MEMIMPIN ORGANISASI.
  • MEMILIKI KEPEDULIAN DAN GAGASAN YG TERUKUR UNTUK KEMAJUAN ORGANISASI.
  • PAHAM TERHADAP SEGALA BENTUK DAN JENIS KEGIATAN OTOMOTIF DAN NON OTOMOTIF YANG DISELENGGARAKAN OLEH ORGANISASI.
  • BERSEDIA MENERIMA DAN MELAKSANAKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IOF.
  • MENANDATANGANI PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DICALONKAN SEBAGAI KETUA UMUM.
  • WAJIB BERADA DI TEMPAT PADA SAAT PEMILIHAN BERLANGSUNG.TIDAK MENJADIKAN ORGANISASI SEBAGAI ALAT DAN KEPENTINGAN POLITIK.
  1. Masa kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, dengan ketentuan selambat-lambatnya 1 hari sebelum Munas dimulai.
  2. Sosialisasi dan kampanye visi, misi, dan program kerja dari masing-masing Calon Ketua Umum dapat disampaikan secara langsung atau melalui media online.

 

 

Pasal 9
PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

  1. Untuk terjaganya pelaksanaan Kode Etik Anggota Perkumpulan diadakan Dewan Pengawas yang 7 (tujuh) orang.
  2. Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah :
  • Anggota dari Klub perkumpulan, atau
  • Anggota Kehormatan, atau
  • Orang yang bukan anggota Klub atau anggota kehormatan yang telah direkomendasi oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengda
  • Berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif, dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota perkumpulan.
  1. Dewan Pengawas Pusat terdiri dari :
  • Ketua;
  • Wakil Ketua;
  • Sekretaris;
  • 4 (empat) orang anggota

4. Anggota Dewan Pengawas Pusat diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Presidium MUNAS

  1. Pencalonan anggota Dewan Pengawas Pusat dilakukan atas usulan Klub melalui Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah dalam RAKERDA

 

Pasal 10
PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA

  1. Presidium wajib melantik Ketua Umum Perkumpulan terpilih dan anggota Dewan Pengawas Pusat Terpilih dalam MUNAS
  2. Dalam MUNAS Pengurus Pusat yang lama diwakili oleh Ketua Umum Pusat yang lama wajib melaksanakan serah terima jabatan dan serah terima administrasi keuangan Perkumpulan kepada Ketua Umum perkumpulan terpilih, demikian pula dengan Anggota Dewan Pengawas Pusat. Dengan telah dilaksakannya serah terima jabatan tersebut, maka Pengurus Pusat yang lama dan anggota Dewan Pengawas Pusat yang lama dibebaskan dari segala tanggung jawab nya selama masa jabatannya (equit et de charge)

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Tata Tertib MUNAS ini akan ditetapkan kemudian oleh MUNAS setelah mendengar pendapat dari Peserta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here